Apa Itu Politik Uang dalam Pilkada? Penjelasan, Berbagai Jenis, dan Sanksinya

Politik Uang dalam Pilkada: Pelanggaran Kampanye

Politik uang seringkali menjadi pelanggaran serius dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di mana para simpatisan, kader, atau pengurus partai politik terlibat. Praktik politik uang ini umumnya terjadi menjelang hari pemilihan.

Bentuk Politik Uang:

• Definisi: Politik uang merupakan upaya, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih. Hal ini dilakukan sebagai imbalan untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu, atau menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, yang akhirnya dapat mengakibatkan suara tidak sah.

• Sanksi Hukum: Pihak yang terlibat dalam politik uang akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Larangan dan sanksi terkait politik uang dalam pemilihan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bentuk Lain dari Politik Uang:

Selain dalam bentuk uang tunai, politik uang juga dapat dilakukan melalui berbagai bentuk lainnya.

“Politik uang adalah upaya langsung atau tidak langsung untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan/pemilih sebagai imbalan untuk memilih/tidak memilih calon tertentu atau menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah.”

– Sumber: Unggahan Instagram Bawaslu (bawasluri)

Upaya pemberantasan politik uang menjadi penting dalam menjaga kejujuran dan keadilan dalam setiap proses pemilihan umum.